Kontroversi Kebijakan Deportasi Amerika Serikat

Kasus Kilmar Armando Abrego Garcia, seorang warga negara El Salvador yang tinggal di Maryland, AS, menyoroti kontroversi dalam kebijakan deportasi Amerika Serikat. Pada Maret 2025, Abrego Garcia dideportasi ke El Salvador meskipun memiliki status perlindungan hukum yang mencegah deportasinya sejak 2019. Deportasi ini terjadi karena “kesalahan administratif” yang diakui oleh pemerintah AS.

Abrego Garcia tiba di AS pada 2011 saat remaja, melarikan diri dari kekerasan geng di El Salvador. Pada 2019, meskipun permohonan suakanya ditolak, ia diberikan status perlindungan dari deportasi karena ancaman geng. Ia menetap di Maryland bersama istri dan anak perempuan berusia lima tahun, keduanya warga negara AS.

Hakim federal Paula Xinis menyatakan bahwa deportasi Abrego Garcia ilegal dan memerintahkan pemerintah AS untuk memulihkannya sebelum 7 April 2025. Namun, pemerintah AS mengajukan banding, berargumen bahwa hakim tidak memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan pengembalian individu dari luar negeri. Abrego Garcia saat ini ditahan di penjara El Salvador yang dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia.

Kebijakan Deportasi Amerika Serikat

Selain itu, pemerintah AS baru-baru ini mendeportasi lebih dari 250 individu yang diduga anggota geng Venezuela Tren de Aragua ke El Salvador, menggunakan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798. Langkah ini menimbulkan kontroversi, terutama karena beberapa deportasi terjadi meskipun ada perintah pengadilan yang melarangnya.

Pemerintah AS berencana mengajukan banding ke pengadilan federal atas perintah pengembalian Abrego Garcia. Departemen Kehakiman menilai keputusan hakim “tidak dapat dipertahankan” dan menegaskan bahwa Abrego Garcia tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di AS.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan yudikatif dalam mengendalikan kebijakan eksekutif terkait deportasi dan perlindungan individu dengan status hukum yang sah. Penting untuk memantau perkembangan selanjutnya untuk memahami implikasi hukum dan kebijakan yang lebih luas.