PDP Edo dan Pemerintah Berselisih Soal Kinerja Okpebholo

Berselisih Soal Kinerja Okpebholo – Pada 21 September 2024, pemilihan gubernur Edo digelar. Gubernur petahana, Godwin Obaseki dari Partai Rakyat Demokratik (PDP), tidak bisa mencalonkan diri lagi setelah dua periode menjabat. Dalam pemilihan tersebut, Senator Monday Okpebholo dari Kongres Semua Progresif (APC) keluar sebagai pemenang, mengalahkan Asue Ighodalo dari PDP dan Olumide Akpata dari Partai Buruh. Kemenangan ini kemudian memicu berbagai ketegangan politik di negara bagian tersebut.

Kontroversi Pembangunan Berselisih Soal Kinerja Okpebholo

Setelah dilantik, Gubernur Okpebholo meluncurkan proyek pembangunan Jalan Temboga sepanjang 7,5 kilometer. Namun, PDP melalui Sekretaris Publisitas Komite Perawatan PDP Edo, Chris Nehikhare, menuduh bahwa proyek ini sebenarnya telah selesai pada masa pemerintahan Obaseki. Menurutnya, klaim Okpebholo menyesatkan dan tidak mencerminkan fakta.

Menanggapi tuduhan ini, Kepala Sekretaris Pers Gubernur Okpebholo, Fred Itua, menyebut pernyataan PDP sebagai “memalukan.” Ia menegaskan bahwa pemerintahan sebelumnya gagal menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Okpebholo, menurutnya, berkomitmen untuk menuntaskan proyek-proyek yang terbengkalai demi kepentingan masyarakat.

Penangguhan Ketua Pemerintah Daerah

Ketegangan politik semakin memanas ketika Dewan Majelis Negara Bagian Edo menangguhkan semua ketua dan wakil ketua terpilih di 18 dewan pemerintah daerah. Gubernur Okpebholo mengajukan pengaduan terkait ketidakpatuhan mereka dalam menyerahkan laporan keuangan. PDP mengecam langkah ini sebagai “inkonstitusional” dan bermotif politik, menuduh pemerintah mencoba melemahkan oposisi.

Tuduhan Korupsi dan Penyalahgunaan Dana

Gubernur Okpebholo mengungkapkan bahwa para ketua pemerintah daerah yang diskors telah menyerahkan sekitar 12 miliar Naira kepada pemimpin PDP selama 15 bulan. Ia juga mengkritik pengeluaran besar yang tidak jelas, termasuk alokasi 800 juta Naira per bulan untuk “pendanaan keamanan lingkungan.” Menurutnya, dana pemerintah daerah harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai tertentu.

Tanggapan PDP terhadap Hasil Pemilihan

Setelah kekalahan di pemilihan gubernur, PDP berencana menempuh jalur hukum untuk membatalkan hasilnya. Mereka menuduh adanya penyimpangan yang menghambat kemenangan kandidat mereka, Asue Ighodalo. PDP juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk tetap berjuang demi supremasi hukum dan demokrasi yang adil.

Ketegangan antara PDP dan pemerintahan Gubernur Okpebholo mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Edo. Kontroversi terkait klaim proyek pembangunan, penangguhan pejabat daerah, dan tuduhan korupsi menunjukkan berbagai tantangan yang ada dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta bekerja sama demi pembangunan dan kesejahteraan Negara Bagian Edo.